02
May
08

Sel Surya Gagal Komersial di Indonesia

Sel Surya Gagal Komersial
Pemerintah Tidak Punya Kemauan
Selasa, 29 April 2008 | 01:26 WIB

Jakarta, Kompas – Riset dan pengembangan teknologi sel surya sebagai sumber energi listrik terbarukan oleh LIPI gagal menuju komersialisasi. Mengantisipasi krisis energi karena harga minyak terus melambung, LIPI beralih fokus pada riset dan pengembangan sel bahan bakar dengan gas hidrogen.

”Teknologi sel surya tidak bisa secara penuh menggantikan bahan bakar minyak. Masih butuh teknologi baterai yang lebih efisien untuk menyimpan energinya,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie kepada Kompas, Senin (28/4) di Jakarta.

LIPI sejak tahun 1980 menetapkan riset dan pengembangan sel surya untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi (listrik) dari sumber energi terbarukan. Sel surya butuh sumber energi sinar matahari sebagai sumber terbarukan itu.

Salah seorang peneliti sel surya dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, Ika Hartika Ismet, di Bandung ketika dihubungi kemarin menyatakan, sel surya sudah diteliti sampai tingkat efisiensi 10 persen dalam mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Standar efisiensi untuk bisa diproduksi komersial minimal 12-14 persen.

Tak ada kemauan

Menurut Ika, selama ini tidak ada kemauan pemerintah untuk mengaplikasikan dan mengomersialisasikan sel surya secara serius sehingga Indonesia ketinggalan dibandingkan Singapura atau Malaysia. ”Saya merasa tua di laboratorium. Tetapi, hasil riset dan pengembangan sel surya hanya berjalan di tempat,” katanya.

Untuk meningkatkan efisiensi dari 10 persen menjadi 12-14 persen tidaklah sulit. Menurut Ika, dibutuhkan perlengkapan plasma-enhanced chemical vapor deposition dengan harga di bawah 1 juta dollar AS.

Selain itu, secara teknis pembentuk sel surya berupa wafer silicon multikristal dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 0,3 mm harus ditingkatkan, dari lifetime electron 1-1,5 mikro sekon (µsec) menjadi 5 µsec.

”Peningkatan kemampuan itu tidak butuh biaya yang tinggi, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada investasi pengembangan sel surya,” kata Ika.

Menurut Umar, tidak hanya kelengkapan teknologi sel surya yang masih menghadapi kendala, tetapi faktor pendukung seperti baterai sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan dari pengubahan sinar matahari tersebut sampai sekarang belum diperoleh teknologi yang optimal.

Akibat gagalnya sel surya, LIPI sekarang memfokuskan diri pada pengembangan teknologi sel bahan bakar. ”LIPI telah mengembangkan pembuatan membran sebagai media reaksi hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan energi,” ujar Umar.

Saat ini di beberapa negara seperti China sudah dikembangkan jenis kendaraan dengan sumber bahan bakar gas hidrogen dengan limbah paling ramah lingkungan, yaitu air murni.

LIPI sekarang mengembangkan kendaraan marlip (singkatan dari marmut listrik LIPI)—semula berbahan bakar listrik dari baterai, sekarang akan diganti dengan gas hidrogen. (NAW)

————————————————————————————-

————————————————————————————-

Komentar :

Saya setuju dengan pak Aman, terbukti negara – negara Eropa justru mengalami booming pasar modul surya PV. Berita gagalnya komersial ini memang ditulis Kompas tgl 29 April lalu dari hasil wawancara bu Ika Hartika (LIPI) yang merasa frustasi akibat hasil penelitiannya tidak menjadi/ mendorong industri di Indonesia. Untuk hal ini sebenarnya saya sudah luruskan kepada wartawan Kompas yang menulis artikel tsb, tentang apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadikan beberapa pihak menjadi frustasi dan inilah beberapa poin yang saya sampaikan kpd wartawan Kompas tsb:
– Sejak awal penerapan energi surya PV di Indonesia, memang dimotori oleh institusi pemerintah. Mengingat masih banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang belum berlistrik (data th 2007: baru 58% rumah tangga berlistrik), maka fokus program pemerintah memang kepada daerah-daerah ini, karena dianggap penerapan PV sangat cocok untuk daerah yang sangat remote, tersebar dan penggunaan modul surya PV dapat mudah serta cepat diinstalasi tanpa perlu perencanaan berlama-lama karena sifatnya yang sangat modular. Sayangnya daerah-daerah ini adalah daerah marjinal yang pendapatan penduduknya sangat kecil. Akibatnya proyek listrik daerah terpencil harus selalu disupport oleh pendanaan pemerintah.
– Awalnya kami mengharapkan bahwa para pengusaha yang melihat peluang ini mampu menciptakan pasar dan tidak hanya tergantung pada program-program pemerintah. Namun sayangnya harapan untuk menciptakan pasar di luar program pemerintah ini terhambat oleh beberapa kebijakan pemerintah sendiri (pada saat itu) yang tidak pro pada energi terbarukan. Salah satunya adalah pemerintah justru mensubsidi BBM yang berasal dari fosil dan beberapa hambatan2 lainnya.
– Namun demikian kondisi ini makin diperparah karena ulah para pengusaha Indonesia sendiri yang menurut saya sangat manja. Mereka memang mau cari gampangnya saja sehingga kurang kreatif menciptakan peluang pasar sendiri. Buktinya hampir semua pengusaha modul PV hidup dari program-program pemerintah yang artinya hanya melihat pasar di dalam negeri (pemerintah). Padahal kemampuan pengusaha di negara-negara tetangga mendorong industri PV adalah karena mereka tidak hanya melihat pasar domestik mereka, tapi juga pasar regional dan internasional. Memang tentu saja ini ditunjang kebijakan pemerintahnya yang pro energi terbarukan, seperti di Malaysia yang saat ini sdh punya 2 industri dan Singapore yang notabene pasarnya kecil juga punya 2 industri. Ini karena mereka memperoleh tax holiday dari pemerintahnya selama 20 tahun.
– Namun demikian ada juga beberapa pengusaha Indonesia yang justru menangkap peluang ini dan tidak mengandalkan pasar domestik dan program pemerintah. Diantaranya adalah PT Sundaya yang justru mengekspor sebagian produk komponen penunjang sistem pembangkit PV ke Asia dan Eropa. Jadi memang ada 1-2 pengusaha yang masih cukup jeli dan tidak manja serta menggantungkan pada proyek-proyek pemerintah. Mohon maaf saja saya melihat bahwa PT-LEN Industri (BUMN) termasuk diantara perusahaan yang sangat manja dan selalu menggantungan pada proyek-proyek pemerintah. Ini adalah perusahaan tempat bu Ika Hartika dulu bekerja.
– Saya juga sebenarnya mengkritik para peneliti di Indonesia yang tidak mampu menggiring para pengusaha untuk bersama-sama sejak awal merencanakan pembangunan industri PV ini di Indonesia. Contohnya apa yang dilakukan oleh LIPI adalah contoh klasik dimana para peneliti asyik dengan dunia penelitiannya sendiri, sementara mereka lupa bahwa untuk menjadikan sebuah hasil penelitian menjadi produk industri maka sejak awal harus melibatkan 3 pihak yakni: pengusaha/ industriawan, dunia keuangan/finance serta penentu kebijakan, disamping tentu saja para penelitinya sendiri. Kalau para peneliti mampu menggabungkan ketiga pihak ini, maka insya’allah tidak akan ada peneliti yang frustasi lagi.
– Di masa mendatang kami di BPPT sedang mendorong tumbuhnya market PV yang lebih komersial dan tidak tergantung pada program-program pemerintah saja. Salah satunya adalah mengubah approach pemanfaatan PV dari mengisi kekosongan di daerah-daerah remote (terpencil) kepada konsep untuk mengurangi emisi karbon dan memberikan share kpd pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik. Pendekatan ini harus dilakukan justru kepada masyarakat di perkotaan/ urban area yang justru mereka sudah terjangkau aliran listrik. Saya sara ini sangat wajar karena justru masyarakat perkotaanlah yang lebih boros menggunakan energi dibandingkan masyarakat di perdesaan dan sudah seharusnya lebih besar menanggung beban kenaikan harga energi. Berkurangnya subsidi pemerintah untuk masyarakat di perkotaan akan berdampak pada meningkatnya kemampuan pemerintah membuat proyek kelistrikan di perdesaan yang belum berlistrik.
– Harus kita sadari bahwa booming market PV di Eropa dan Jepang adalah akibat dorongan kebijakan pemerintahnya yang mendorong penduduk yang notabene sudah menikmati listrik dan mau menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi sejak awal pendekatan di negara kita dan negara-negara Eropa memang berbeda. Kita masih memiliki masalah dengan penduduk yang memang belum berlistrik dan miskin, sementara Eropa tidak memiliki masalah ini.
– Kami juga sedang berusaha mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih kondusif untuk membuka peluang pasar energi terbarukan. Naiknya harga minyak dunia juga menjadi ‘blessing in disguise’ untuk energi terbarukan di Indonesia. Dengan sendirinya pemerintah juga semakin berat kalau harus mensubsidi BBM dan listrik (yang juga sebagian besar masih menggunakan BBM), sehingga kalau harga-harga ini sudah mendekati harga keekonomisannya, maka disparitas dengan harga energi terbarukan semakin kecil
– Yang perlu masih effort adalah bagaimana agar dunia usaha bisa memanfaatkan pendanaan yang sebenarnya cukup banyak di Indonesia untuk membangun industri energi terbarukan seperti modul PV. Inilah yang menjadi tantangan kita untuk meyakinkan mereka agar mereka mampu menangkap peluang yang sedang terbuka di hadapan kita. Kiranya ini memerlukan usaha dari para peneliti kita juga serta pemerintah sendiri, karena pada dasarnya para pengusaha dan pemilik modal bukannya tidak mau, namun mereka kurang informasi. Inilah sebenarnya tantangan terbesar kita. Tentu saja ini harus dimulai dengan memberikan contoh dan juga membuat regulasi-regulasi yang mampu menarik baik para pengusaha maupun individu-individu yang memiliki penghasilan lebih baik.
– Kami di BPPT juga tidak mau bermanja-manja menunggu anggaran pemerintah saja. Saat ini kami sedang melakukan beberapa approach kepada para developer untuk segera memasukkan sistem PV ke dalam perencanaan kelistrikan di beberapa real estate, diantaranya adalah penggunaan PJU dan public utility serta menawarkan Grid-connected PV kepada customernya dengan konsep sebagai back-up system atau fully-integrated PV system. Keuntungan para developer ini adalah, kalau mereka bisa menggunakan 30% sistem kelistrikannnya dari PV, maka nantinya mereka bisa meng-claim carbon creditnya melalui skema CDM, dan dana yang diperoleh dari penjualan sertifikat reduksi emisi karbon-nya akan cukup signifikan. Ide ini sudah mulai ditangkap oleh beberapa developer dabn kami juga akan melakukan presentasi di hadapan REI. Kami juga sudah melakukan presentasi di kantor Menpera untuk mendorong komersialisasi PV di Indonesia ini.
Demikian saya sampaikan beberapa poin yang saya sampaikan kpd wartawan Kompas tsb. agar tidak menimbulkan salah persepsi.
Wassalam,
Arya Rezavidi
PTKKE – BPPT
————————————————————————————-


2 Responses to “Sel Surya Gagal Komersial di Indonesia”


  1. May 28, 2009 at 4:46 pm

    Setahun telah berlalu, apakah ada perkembangan baru?
    Terima kasih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


May 2008
M T W T F S S
« Apr   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Recent Comments

mustaqim indrawan on Pembangkit Listrik Tenaga Angi…
Deny WS on Pembangkit Listrik Tenaga Angi…
Abdurrahman ibnu uma… on [INFO] Open Source Software…
sinta on Wind Energy Indonesia
rivanroyono on Teknik Fisika (Engineering Phy…

Flickr Photos

Nittele Tower in black and white

Buachaille Etive Mor

Morning Silence

More Photos

Blog Stats

  • 109,081 hits

where you from

<script language="Javascript" src="http://www.ip2phrase.com/ip2phrase.asp?template=You are browsing our website through ISP .">
Powered by IP2Location.com

%d bloggers like this: